Padang, Fokuscyber – Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I. membuka peluang kerja sama investasi hijau dengan Republik Korea melalui penjajakan teknologi dan inovasi di bidang lingkungan. Menurutnya, persoalan lingkungan harus mulai dipandang sebagai peluang untuk menghadirkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan H. Candra saat mewakili Bupati Solok Jon Firman Pandu, S.H. dalam Audiensi dan Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Delegasi Republik Korea di Istana Gubernur Sumatera Barat, Padang, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut penjajakan kerja sama dan rencana investasi Republik Korea yang sebelumnya dibahas pada 4 Agustus 2026. Forum diarahkan untuk mengidentifikasi potensi proyek dan peluang investasi yang dapat dikembangkan di berbagai daerah di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Solok.
H. Candra menilai forum tersebut strategis karena pembahasannya berkaitan dengan sejumlah tantangan pembangunan daerah, terutama pengelolaan sampah, lingkungan hidup, energi, dan ekonomi hijau.
“Kita harus mulai melihat persoalan lingkungan bukan hanya sebagai beban pemerintah, tetapi juga sebagai ruang untuk menghadirkan inovasi. Kalau tersedia teknologi, investasi, dan pola kerja sama yang mampu menyelesaikan persoalan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi, tentu peluang seperti ini harus kita pelajari secara serius,” ujar H. Candra.
Dalam FGD, sejumlah sektor menjadi fokus pembahasan, antara lain pengelolaan sampah, ekonomi sirkular, energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan gas metana dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), kredit karbon, hingga pengembangan pasar karbon internasional.
Menurut H. Candra, konsep ekonomi sirkular dapat menjadi paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Sampah tidak lagi sekadar dipandang sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi, energi, maupun bahan baku industri.
“Kita ingin belajar bagaimana daerah lain dan negara yang teknologinya lebih maju mengelola persoalan ini. Bukan sekadar mengangkut dan membuang sampah, tetapi bagaimana sampah bisa dikelola lebih produktif, bahkan jika memungkinkan menjadi sumber energi dan aktivitas ekonomi baru,” katanya.
Ia menegaskan, Kabupaten Solok membutuhkan terobosan dalam pengelolaan lingkungan untuk menghadapi peningkatan volume sampah sekaligus tuntutan pembangunan yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.
Karena itu, kerja sama internasional dinilai penting sebagai sarana transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembelajaran terhadap sistem pengelolaan lingkungan yang telah berhasil diterapkan di negara lain.
H. Candra juga mengingatkan agar investasi yang masuk ke daerah tidak hanya dilihat dari besarnya modal, tetapi juga dari manfaat teknologi, pengetahuan, serta sistem pengelolaan yang dapat diterapkan sesuai karakteristik daerah.
“Investasi harus memberikan nilai tambah. Kita harus melihat kelayakannya, dampak lingkungannya, dan manfaat jangka panjangnya. Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi investasi, sementara masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang sepadan,” tegasnya.
Pembahasan mengenai pemanfaatan gas metana dari TPA, pengurangan emisi gas rumah kaca, kredit karbon, hingga peluang pasar karbon internasional juga dinilai perlu dipersiapkan sejak dini. Arah pembangunan global, kata H. Candra, semakin menuntut daerah untuk mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.
Kabupaten Solok sendiri memiliki potensi pada sektor pertanian, kawasan hutan, sumber daya alam, dan lingkungan yang dapat dikembangkan melalui pendekatan pembangunan hijau. Namun, seluruh potensi tersebut perlu dipetakan secara cermat agar investasi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.
Meski demikian, H. Candra menegaskan bahwa proses kerja sama tersebut masih berada pada tahap penjajakan dan identifikasi potensi. Dengan demikian, belum ada kepastian terkait masuknya investasi Republik Korea ke Kabupaten Solok.
“Setelah FGD, pekerjaan kita adalah melihat apa yang benar-benar bisa dikembangkan di Kabupaten Solok. Potensinya harus dipetakan, kebutuhan daerah disiapkan, dan kelayakannya dikaji. Kalau ada peluang yang realistis dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat, tentu harus kita kawal sampai pada tindak lanjut yang konkret,” ujarnya.
Ia menambahkan, tindak lanjut hasil FGD membutuhkan keterlibatan perangkat daerah terkait investasi dan lingkungan hidup. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melibatkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam proses identifikasi peluang investasi dan penyusunan langkah lanjutan.
Bagi Pemkab Solok, forum bersama delegasi Republik Korea tersebut menjadi pintu awal untuk mempertemukan potensi daerah, kebutuhan pembangunan, teknologi modern, dan investasi hijau dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Pengelolaan sampah, energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan pasar karbon dinilai bukan lagi sekadar isu masa depan, tetapi telah menjadi bagian dari agenda pembangunan yang perlu dipersiapkan sejak sekarang.
Melalui penjajakan kerja sama internasional ini, H. Candra berharap Kabupaten Solok dapat mengambil peran lebih besar dalam transformasi pembangunan hijau di Sumatera Barat. Dukungan teknologi, pengetahuan, dan investasi yang tepat diharapkan mampu mengubah persoalan lingkungan menjadi peluang ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wahyu
