Solok, Fokuscyber.com — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi banjir bandang atau galodo di Posko Utama Bencana Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).
Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan masyarakat serta membangun kembali infrastruktur yang terdampak bencana.
Rakor dihadiri Kepala BNPB, Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumbar, Kapolda Sumbar, Bupati Solok, Wakil Bupati Solok, unsur Forkopimda Kabupaten Solok, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala OPD, Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Barat, Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, jajaran OPD provinsi serta unsur terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Solok menyampaikan perkembangan terbaru kondisi wilayah pascagalodo. Laporan mencakup dampak terhadap infrastruktur, rumah warga, fasilitas pemerintahan hingga kebutuhan penanganan pada tahap berikutnya.
Kerusakan kawasan perkantoran menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain pemulihan fasilitas yang terdampak, Pemkab Solok juga menyampaikan kebutuhan pembangunan sabo dam sebagai bagian dari strategi mitigasi untuk mengurangi risiko bencana serupa pada masa mendatang.
Bupati Solok turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wapres Gibran yang turun langsung melihat kondisi Kabupaten Solok.
Menurutnya, perhatian pemerintah pusat memberikan dorongan moral sekaligus memperkuat optimisme daerah dan masyarakat dalam melewati masa pemulihan.
Dalam arahannya, Wapres Gibran menekankan pentingnya pendataan warga secara menyeluruh agar seluruh kebijakan pemulihan dapat diberikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan. “Pak Bupati, tolong didata orangnya,” ujar Gibran.
Pendataan tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk penataan kembali permukiman hingga kemungkinan relokasi bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan.
Wapres mengingatkan agar lokasi baru yang disiapkan benar-benar aman sehingga proses pemindahan tidak justru menempatkan masyarakat pada risiko bencana berikutnya. “Pastikan, Pak Bupati, lokasi barunya aman untuk pengungsian,” tegasnya.
Gibran juga meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah dan permukiman. Dampak terhadap lahan pertanian masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam program pemulihan.
Kerusakan sektor pertanian dinilai berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi warga. Karena itu, pemulihan lahan produktif menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan pascabencana.
Langkah tersebut diharapkan membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah kondisi wilayah mulai pulih.
Kerusakan sejumlah fasilitas pemerintahan tidak boleh menghentikan pelayanan kepada masyarakat.
Wapres secara khusus meminta layanan administrasi kependudukan tetap tersedia meski sebagian fasilitas pemerintah terdampak. “Pelayanan publik harus tetap jalan, terutama Dukcapil,” kata Gibran.
Arahan tersebut menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan kebutuhan administrasi dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, termasuk warga lanjut usia dan penyandang disabilitas. Mereka diminta menjadi bagian dari prioritas dalam proses evakuasi, pendataan maupun pemulihan.
Ketersediaan air bersih turut menjadi perhatian Wapres. Gangguan terhadap sumber air akibat material banjir dan longsor harus segera ditangani agar masyarakat terdampak tetap memperoleh kebutuhan dasar. “Air bersih jangan sampai air kotor karena bencana. Nanti kita realisasikan,” ujar Gibran.
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat menyampaikan bahwa tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir menjadi kondisi yang harus terus diantisipasi.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota telah melakukan pemantauan serta penyisiran sejumlah aliran sungai sebagai langkah kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Kepala BNPB juga melaporkan dukungan pemerintah pusat dalam proses pencarian, pertolongan, evakuasi serta penanganan awal bagi masyarakat terdampak.
Setelah masa tanggap darurat berakhir, proses penanganan akan dilanjutkan pemerintah daerah dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Di tengah situasi pascabencana, Gibran memberikan apresiasi terhadap sinergi berbagai unsur dalam penanganan galodo di Kabupaten Solok. “Di Solok ini cukup kompak semua,” kata Wapres.
Kekompakan tersebut menjadi modal penting untuk mempercepat pemulihan, terutama dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat, perbaikan fasilitas umum, keberlangsungan pelayanan pemerintahan dan pemulihan aktivitas ekonomi.
Usai menyampaikan arahan, Bupati Solok juga menyampaikan sejumlah kebutuhan daerah secara langsung kepada Wapres Gibran untuk mendapatkan perhatian serta tindak lanjut pemerintah pusat.
Rakor tersebut sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk menjadikan pemulihan Kabupaten Solok tidak hanya berorientasi pada perbaikan kerusakan, tetapi juga membangun sistem mitigasi yang lebih kuat melalui penataan kawasan, pembangunan infrastruktur pengendali bencana dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Dengan dukungan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, proses pemulihan diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga aktivitas pemerintahan, perekonomian dan kehidupan masyarakat Kabupaten Solok dapat kembali normal secara bertahap. (A3)
