Kab.Solok, Fokuscyber.com – Publik Kabupaten Solok kembali dihadapkan pada ujian kepercayaan. Sebuah video berdurasi 57 detik yang beredar luas di media sosial menyeret dugaan keterlibatan oknum pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam perbuatan tidak senonoh di ruang kantor, dengan mengenakan seragam ASN.
Jika dugaan itu benar, maka persoalan ini bukan sekadar isu personal. Ia adalah tamparan keras bagi marwah aparatur sipil negara (ASN). Kantor pemerintahan bukan ruang privat. Ia adalah ruang pelayanan publik, ruang yang dibiayai oleh pajak rakyat, dan ruang yang seharusnya mencerminkan etika, disiplin, serta tanggung jawab.
ASN bukan hanya pekerja administratif. Mereka adalah wajah negara di mata masyarakat. Setiap tindakan, apalagi yang dilakukan di ruang kerja dan menggunakan atribut kedinasan, memiliki dimensi simbolik. Ketika simbol itu tercoreng, yang rusak bukan hanya reputasi individu, tetapi juga kredibilitas institusi.
Respons Cepat Kepala Daerah
Di tengah sorotan publik, langkah cepat diambil oleh Bupati Solok, Jon Firman Pandu. Melalui Surat Nomor 887/116/BKPSDM-2026 tertanggal 24 Februari 2026, pejabat yang diduga terlibat dibebastugaskan sementara dari jabatannya hingga proses pemeriksaan disiplin selesai.
Secara administratif, ini adalah langkah yang tepat dan terukur. Prinsip praduga tak bersalah tetap dijaga, sementara proses klarifikasi berjalan. Namun pertanyaan publik wajar muncul: apakah penyelesaiannya cukup di ranah disiplin ASN?
Disiplin Internal atau Ranah Pidana?
Dalam kerangka hukum kepegawaian, pelanggaran disiplin ASN memang memiliki mekanisme tersendiri. Namun kasus ini berpotensi melampaui sekadar pelanggaran etika.
Jika konten yang beredar masuk kategori asusila dan direkam di lingkungan kantor pemerintah, maka ada dua kemungkinan ranah hukum yang berjalan bersamaan. Pertama, pelanggaran disiplin dan kode etik ASN. Kedua, potensi tindak pidana terkait perekaman dan distribusi konten bermuatan asusila.
Merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi, penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan dapat berimplikasi pidana. Artinya, pihak yang merekam maupun yang menyebarluaskan video juga berpotensi tersangkut proses hukum.
Dengan demikian, kasus ini memiliki dua sisi yang sama pentingnya: akuntabilitas moral pejabat publik dan penegakan hukum terhadap penyebaran konten.
Soal Moral dan Kepercayaan Publik
Yang paling mahal dalam peristiwa ini bukan sekadar jabatan, melainkan kepercayaan publik. Ketika pejabat publik tersandung isu moral di ruang kerja, masyarakat berhak menuntut transparansi, profesionalisme, dan ketegasan dalam proses penanganannya.
Negara tidak boleh tunduk pada sensasi. Namun negara juga tidak boleh menutup mata. Transparansi proses pemeriksaan akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Kini publik Solok menanti: apakah kasus ini berhenti di meja pemeriksaan disiplin, atau berlanjut ke ranah pidana? Waktu dan keberanian aparat penegak hukumlah yang akan menjawabnya. Apakah proses ini akan dikawal secara objektif dan terbuka, atau justru meredup seiring berjalannya waktu?
Pada akhirnya, ini bukan sekadar tentang dua nama atau satu instansi. Ini tentang standar moral aparatur negara dan keberanian sistem untuk menegakkannya secara adil, proporsional, dan transparan. (red)
