Padang, Fokuscyber – Polemik pembangunan lanjutan Jalan Tol Trans Sumatera di Sumatera Barat kembali mengemuka. Sejumlah tokoh menilai proyek tersebut terancam berhenti akibat persoalan pembebasan tanah ulayat, lemahnya tata kelola pemerintah daerah, hingga belum adanya kesamaan pandangan mengenai pemanfaatan tanah adat untuk kepentingan pembangunan.
Tokoh masyarakat Sumbar, Masful, bahkan menyarankan agar pembangunan tol di wilayah tersebut dibatalkan jika persoalan yang sama terus berulang.
“Batalkan saja, tak usah ada tol lagi. Kalau tetap dibangun, arahkan saja ke Tanah Datar,” ujarnya di Padang, Sabtu (18/7/2026).
Menurut Masful, berbagai proyek infrastruktur di Sumbar selama ini berjalan sangat lambat. Ia mencontohkan pembangunan Jalan By Pass Padang yang memakan waktu puluhan tahun serta proyek Tol Padang–Sicincin yang dinilai berlangsung terlalu lama.
Ia menegaskan, akar persoalan bukan berada pada masyarakat, melainkan lemahnya kepemimpinan pemerintah daerah dalam memahami karakter sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Minangkabau.
Senada dengan itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyatakan daerahnya siap mendukung pembangunan jalan tol apabila pemerintah memutuskan melanjutkan proyek tersebut.
Di sisi lain, wartawan senior sekaligus Ketua Jaringan Pemred Sumbar, Adrian Tuswandi, menilai persoalan pembangunan di Sumbar berkaitan dengan cara masyarakat memaknai adat. Menurutnya, nilai-nilai adat sering kali hanya digunakan sebagai dasar mempertahankan tanah ulayat, namun belum optimal dalam mendorong pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan wartawan senior Khairul Jasmi. Ia menilai adat Minangkabau sebenarnya tidak hanya mengatur perlindungan tanah ulayat, tetapi juga memberikan ruang bagi pemanfaatan lahan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Dalam berbagai pepatah adat Minangkabau, kata Khairul, terdapat ajaran yang mendorong pembukaan sawah, ladang, dan pengelolaan sumber daya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terus melambat. Pada 2025, ekonomi Sumbar hanya tumbuh 3,37 persen, turun dari 4,37 persen pada 2024. Angka tersebut menjadi yang terendah di Pulau Sumatera.
Sementara itu, data Bank Indonesia mencatat remitansi atau kiriman uang perantau Minang melalui perbankan mencapai Rp14,2 triliun sepanjang 2023. Jika dihitung melalui seluruh jalur, nilainya diperkirakan melampaui Rp20 triliun per tahun. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga, sementara potensi pengembangan ekonomi berbasis tanah adat dinilai belum optimal.
Sejumlah pengamat menilai penyelesaian persoalan pembangunan infrastruktur di Sumbar memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain menghormati hak atas tanah ulayat, pemerintah juga dinilai perlu menghadirkan skema yang adil, seperti penyesuaian trase jalan, kesepakatan ganti rugi, maupun pola kepemilikan berbasis saham bagi masyarakat terdampak.
Mereka juga mendorong agar perencanaan pembangunan daerah disusun secara konsisten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat dan kepentingan masyarakat. (R)
