Dharmasraya, Fokuscyber.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya menyatakan sikap kooperatif dan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dharmasraya menyusul penggeledahan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat pada Senin (27/7/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Dharmasraya, Medison, menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif pada belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) armada persampahan Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
“Penggeledahan ini berkaitan dengan temuan BPK Tahun Anggaran 2024 yang mengindikasikan potensi kerugian negara sekitar Rp408 juta. Sementara untuk Tahun Anggaran 2023, saat ini masih dalam proses pendalaman oleh penyidik,” ujar Medison.
Ia menegaskan, Pemkab Dharmasraya menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejari dan siap memberikan dukungan serta akses terhadap data yang diperlukan dalam proses penyidikan.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Medison juga memastikan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak akan mengganggu pelayanan publik, khususnya layanan persampahan kepada masyarakat.
“Armada pengangkut sampah tetap beroperasi sesuai jadwal. Seluruh layanan persampahan harus berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai proses hukum yang sedang berjalan mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Dharmasraya telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperketat pengelolaan administrasi dan keuangan guna mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang.
Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum serta bijak dalam menerima informasi agar tidak terpengaruh oleh spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.
Sementara itu, Kejari Dharmasraya masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut guna mengungkap secara jelas dugaan penyimpangan yang terjadi. Sukra
