Sumbar, Fokuscyber.com — Polemik dugaan nepotisme dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 1 Gunung Talang, Kabupaten Solok, mendapat perhatian dari Dewan Pendidikan Sumatera Barat.
Anggota Dewan Pendidikan Sumbar, M. Khudri, menilai persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat transparansi, objektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan.
Menurutnya, sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab mencetak siswa berprestasi secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki karakter, adab, integritas dan rasa keadilan.
“Sekolah itu adalah tempat mendidik anak-anak kita. Di sana mereka belajar ilmu, adab, karakter dan bagaimana menghargai keadilan. Karena itu, lingkungan pendidikan harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai tersebut,” ujar M. Khudri, Kamis (20/8/2026).
Ia menegaskan, seluruh proses penerimaan murid baru harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak boleh dipengaruhi oleh kedekatan, kepentingan maupun intervensi pihak tertentu.
“Kalau berbicara pendidikan, kita berbicara tentang masa depan anak. Jangan sampai ada anak yang merasa kesempatan mereka berbeda hanya karena ada faktor kedekatan atau kepentingan tertentu,” katanya.
M. Khudri: Dugaan Harus Diperiksa, Jangan Langsung Disimpulkan
Terkait dugaan perlakuan khusus dalam proses SPMB SMAN 1 Gunung Talang, M. Khudri mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengedepankan prinsip objektivitas.
Ia mengatakan, dugaan tidak boleh langsung dianggap sebagai sebuah fakta sebelum dilakukan pemeriksaan dan verifikasi.
“Kalau ada dugaan, tentu harus diperiksa. Jangan langsung menyimpulkan seseorang bersalah sebelum ada verifikasi. Tetapi laporan masyarakat juga jangan diabaikan,” tegasnya.
Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan data. “Yang kita perlukan adalah kepastian. Kalau memang tidak terbukti, sampaikan secara transparan bahwa tidak terbukti. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai aturan,” ujarnya.
Dengan cara tersebut, kata M. Khudri, bukan hanya hak siswa yang terlindungi, tetapi juga nama baik sekolah dan seluruh pihak yang terlibat.
M. Khudri mendorong agar pengawasan SPMB diperkuat mulai dari tahap awal hingga penetapan akhir.
Menurutnya, seluruh proses harus memiliki dasar yang jelas, termasuk penetapan kuota, mekanisme seleksi, daftar calon murid, siswa cadangan hingga keputusan akhir penerimaan.
“Jangan hanya melihat hasil akhirnya. Prosesnya juga harus diawasi. Kuotanya berapa, siapa yang masuk dalam daftar, bagaimana mekanisme seleksinya, bagaimana siswa cadangan diproses, semuanya harus jelas,” kata M. Khudri.
Ia menambahkan, transparansi menjadi salah satu kunci untuk mencegah munculnya kecurigaan di tengah masyarakat.
“Kalau prosesnya terbuka dan datanya jelas, masyarakat akan lebih mudah memahami. Tetapi kalau prosesnya tidak jelas, tentu akan menimbulkan pertanyaan,” ujarnya.
Pendidikan Harus Bersih dari KKN
Lebih jauh, M. Khudri menekankan bahwa lingkungan pendidikan semestinya menjadi wilayah yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Pendidikan harus menjadi tempat yang mengajarkan kejujuran. Karena itu, jangan sampai ada praktik yang bertentangan dengan nilai yang kita ajarkan kepada anak-anak,” katanya.
Menurutnya, persoalan integritas di lingkungan pendidikan harus mendapatkan perhatian serius karena siswa belajar bukan hanya dari buku dan materi yang disampaikan guru.
“Anak-anak melihat apa yang dilakukan orang dewasa di sekitarnya. Mereka belajar dari perilaku guru, kepala sekolah dan lingkungan sekolah. Keteladanan itu bagian dari pendidikan,” ujar M. Khudri.
Jangan Anggap Sepele Tekanan terhadap Siswa
M. Khudri juga menyinggung pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman secara psikologis bagi peserta didik.
Menurutnya, siswa yang berada pada masa remaja membutuhkan pendidik yang mampu membimbing, memahami dan memberikan keteladanan.
“Jangan menganggap persoalan terhadap anak sebagai sesuatu yang sepele. Bentakan, kemarahan, penghinaan atau komunikasi yang membuat anak tertekan bisa meninggalkan pengalaman yang tidak baik bagi perkembangan mereka,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya mengenai nilai rapor dan prestasi akademik.
“Sekolah bukan hanya tempat mengejar nilai. Anak-anak kita sedang membangun kepercayaan diri dan karakter. Cara kita memperlakukan mereka hari ini bisa memengaruhi bagaimana mereka melihat dirinya dan masa depannya,” ungkapnya.
Karena itu, M. Khudri berharap pendidik dan manajemen sekolah dapat menjadi sosok yang memberikan inspirasi kepada siswa.
“Guru dan pengelola sekolah harus menjadi teladan. Kalau kita ingin anak-anak jujur, disiplin dan menghargai orang lain, maka orang dewasa di sekolah juga harus menunjukkan hal yang sama,” katanya.
Kacabdin Jangan Hanya Hadir Ketika Masalah Muncul
Dalam konteks pengawasan, M. Khudri juga menyoroti peran Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan.
Menurutnya, Kacabdin harus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara objektif.
“Kacabdin itu memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan. Ketika ada persoalan, jangan sampai muncul kesan bahwa fungsi pengawasan berubah menjadi upaya melindungi pihak tertentu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ketika terdapat laporan yang berpotensi merugikan peserta didik, persoalan tersebut harus diperiksa secara profesional.
“Kalau ada persoalan yang menyangkut hak siswa, jangan dibiarkan. Periksa secara objektif, dengarkan semua pihak dan lihat datanya,” katanya.
Menurutnya, pengawasan seharusnya dilakukan secara preventif, bukan hanya setelah persoalan menjadi sorotan publik.
“Pengawasan jangan menunggu masalah besar. Kalau sejak awal ada sistem pengawasan yang kuat, persoalan bisa diketahui dan diselesaikan lebih cepat,” ujar M. Khudri.
Dinas Pendidikan Sumbar Diminta Responsif
M. Khudri juga mendorong Dinas Pendidikan Sumatera Barat agar lebih responsif terhadap berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait pendidikan.
“Setiap laporan masyarakat harus dihargai. Jangan ada anggapan bahwa persoalan yang kecil tidak penting. Justru masalah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi masalah besar,” katanya.
Ia berharap Dinas Pendidikan Sumbar memperkuat koordinasi dengan 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
“Koordinasi harus diperkuat. Dinas provinsi, Cabang Dinas, pengawas sekolah, pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh pemangku kepentingan harus memiliki komunikasi yang baik,” ujarnya.
Dengan koordinasi tersebut, persoalan di satuan pendidikan diharapkan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
Momentum Memperkuat Reformasi Pendidikan
M. Khudri menilai polemik SPMB SMAN 1 Gunung Talang dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan pendidikan di Sumatera Barat.
“Jangan melihat persoalan ini hanya sebagai polemik. Kita harus mengambil pelajaran. Bagaimana sistem kita ke depan supaya lebih transparan, lebih objektif dan lebih bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menegaskan, reformasi birokrasi pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan struktur organisasi.
“Reformasi birokrasi pendidikan bukan hanya soal struktur. Yang paling penting adalah budaya kerja, integritas, kepemimpinan, pengawasan dan pelayanan kepada siswa,” ujarnya.
Menurutnya, kepentingan peserta didik harus ditempatkan sebagai prioritas utama.
“Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban dari lemahnya tata kelola. Mereka datang ke sekolah dengan harapan mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan yang adil,” kata M. Khudri.
Ia kembali mengingatkan bahwa dugaan yang muncul harus diselesaikan melalui pemeriksaan yang objektif.
“Kalau terbukti, tentu harus ada tindakan sesuai aturan. Kalau tidak terbukti, juga harus disampaikan secara terbuka. Dengan begitu masyarakat mendapatkan kepastian dan semua pihak mendapatkan keadilan,” tegasnya.
Pada akhirnya, menurut M. Khudri, persoalan SPMB SMAN 1 Gunung Talang tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang diterima atau tidak diterima.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sistem pendidikan yang dipercaya masyarakat. Pendidikan harus menjadi tempat anak belajar kejujuran, keadilan dan adab. Jangan sampai justru muncul praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut,” pungkasnya.
Polemik SPMB SMAN 1 Gunung Talang diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola dan memastikan seluruh proses penerimaan murid baru di Sumatera Barat berjalan transparan, objektif dan berkeadilan. Sebab, dari ruang-ruang sekolah itulah masa depan generasi bangsa sedang dibentuk. (A3)
