Padang, Fokuscyber — Wali Kota Padang Fadly Amran mendorong percepatan dukungan pemerintah pusat untuk penanganan air bersih, pengelolaan sampah, serta pembangunan dan pemulihan infrastruktur terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang.
Hal itu disampaikan Fadly saat melakukan audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, sejumlah kepala OPD terkait, serta Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal.
Dalam audiensi itu, Fadly menekankan pentingnya keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sekaligus optimalisasi dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.
Salah satu fokus pembahasan adalah pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui kerja sama Pemko Padang dengan Universitas Andalas (Unand).
Fadly menyebut kerja sama tersebut telah menemukan titik terang. Ia berharap pengembangan SPAM tidak hanya bersifat darurat, tetapi dapat diperluas hingga sambungan rumah untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang terdampak kekeringan seperti Kecamatan Pauh dan Kuranji.
“Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” ujar Fadly.
Selain SPAM Unand, Fadly juga meminta dukungan untuk pembangunan SPAM Gunung Pangilun. Proyek tersebut menghadapi keterbatasan lahan karena dari kebutuhan sekitar 13.000 meter persegi, lahan yang tersedia baru 8.175 meter persegi.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” katanya.
Fadly juga mendorong percepatan pembangunan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Refuse Derived Fuel (RDF). Menurutnya, teknologi tersebut dapat menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah sekaligus menghasilkan bahan bakar alternatif yang dapat dimanfaatkan industri semen di Kota Padang.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa memastikan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai kebutuhan yang diusulkan Pemko Padang melalui perencanaan teknis.
Untuk SPAM Unand, BPBPK menargetkan DED hingga sambungan rumah dapat rampung pada awal Januari 2027. Selanjutnya, proses lelang ditargetkan berlangsung pada Maret 2027, dengan pelaksanaan pembangunan pada 2027–2028.
Dukungan terhadap pembangunan TPST/RDF juga akan dilanjutkan melalui review DED dengan menyesuaikan kondisi lahan yang telah ditetapkan.
Sedangkan untuk SPAM Gunung Pangilun, BPBPK Sumbar akan melakukan pengujian kelayakan teknis terhadap lahan seluas 8.175 meter persegi guna mengoptimalkan pembangunan yang didukung pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
Terkait kawasan terdampak banjir, Maria mengatakan penyusunan DED akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Untuk penanganan kawasan terdampak banjir, DED diarahkan pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” jelasnya.
Ferry
