Bukittinggi, Fokuscyber – Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4) Bukittinggi kembali mengintensifkan pengawasan terhadap sejumlah tempat hiburan malam dan arena biliar di wilayah Kota Bukittinggi, Sabtu (18/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pengawasan rutin tersebut difokuskan untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyakit masyarakat (pekat), seperti praktik perjudian, peredaran minuman keras (miras), penyalahgunaan narkoba, hingga pelanggaran jam operasional tempat usaha.
Tim gabungan yang terdiri dari unsur Satpol PP Kota Bukittinggi, Dinas Perhubungan, Kodim 0304/Agam, Polresta Bukittinggi, dan Subden POM melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi guna memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku.
Dalam kegiatan tersebut, petugas memastikan arena biliar benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan rekreasi, serta tidak disalahgunakan untuk aktivitas perjudian maupun praktik lain yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial.
Selain itu, tim juga memeriksa kepatuhan pelaku usaha terhadap jam operasional yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bukittinggi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kenyamanan dan ketenangan masyarakat, terutama di kawasan permukiman.
Pengawasan turut mencakup pemeriksaan dokumen perizinan usaha serta identitas pengunjung guna mencegah keberadaan anak di bawah umur maupun pelajar di lokasi hiburan pada waktu yang tidak semestinya.
Pemerintah Kota Bukittinggi menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang ditemukan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, penyitaan barang bukti, hingga rekomendasi pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar.
Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, Tim SK4 berharap situasi keamanan dan ketertiban di Kota Bukittinggi tetap terjaga, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi seluruh peraturan daerah yang berlaku.
(Sal)
