Solok, Fokuscyber.com – Minim transparansi, lambannya eksekusi, dan lemahnya koordinasi jadi sorotan tajam publik Penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Solok kembali menuai sorotan serius. Hingga Kamis (23/4/2026), progres normalisasi sungai yang menjadi kebutuhan paling mendesak justru terkesan berjalan di tempat. Di tengah ancaman bencana susulan, masyarakat mempertanyakan: ada apa di balik lambannya penanganan ini?
Temuan di lapangan menunjukkan belum adanya aktivitas signifikan pada sejumlah titik aliran sungai yang sebelumnya menjadi sumber bencana. Padahal, normalisasi sungai merupakan langkah krusial untuk mencegah banjir bandang kembali terjadi. Namun faktanya, proyek yang seharusnya bersifat darurat ini justru terjebak dalam ritme birokrasi.
Minim Informasi, Dugaan Mandeknya Proyek Menguat
Ketiadaan keterangan resmi dari pihak pelaksana, termasuk PT Adhi Karya wilayah Sumatera Barat, memperkuat dugaan adanya stagnasi dalam pelaksanaan proyek. Upaya konfirmasi yang dilakukan media hingga kini belum mendapatkan jawaban.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik: Apakah proyek normalisasi benar-benar berjalan, atau hanya sebatas perencanaan di atas kertas?
Ketertutupan informasi ini dinilai bukan sekadar persoalan komunikasi, tetapi berpotensi mengarah pada lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan proyek penanganan bencana.
Koordinasi Lemah, Satgas Jadi Sorotan
Di sisi lain, kinerja satuan tugas (satgas) pemulihan pascabencana juga menjadi perhatian. Indikasi lemahnya koordinasi antarinstansi terlihat dari tidak sinkronnya langkah di lapangan.
Alih-alih bergerak cepat, proses yang terjadi justru terkesan administratif dan berbelit. Padahal dalam situasi darurat, kecepatan dan ketepatan tindakan menjadi faktor utama penyelamatan. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa penanganan bencana belum ditempatkan sebagai prioritas utama secara operasional.
Fakta Lapangan: Sungai Kembali Meluap
Sementara itu, kondisi di lapangan terus memburuk. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan sungai-sungai di kawasan terdampak kembali meluap.
Wilayah seperti Nagari Koto Sani, Saning Bakar, Muara Pingai, dan Paninggahan kembali mengalami tekanan hidrologis yang serius.
Catatan kejadian pada 30 Maret dan 15 April 2026 menjadi bukti bahwa potensi bencana susulan bukan sekadar ancaman, melainkan realitas yang terus berulang. Tanpa intervensi nyata, potensi banjir bandang skala besar sangat mungkin terjadi kembali.
Dari Masalah Teknis ke Ancaman Keselamatan
Keterlambatan normalisasi sungai kini tidak lagi sekadar persoalan teknis. Situasi ini telah bergeser menjadi ancaman langsung terhadap keselamatan masyarakat.
Warga yang masih berjuang memulihkan kondisi pascabencana kini harus hidup dalam bayang-bayang bencana berikutnya.
“Yang kami butuhkan bukan janji. Kami butuh tindakan nyata. Ini soal keselamatan,” ujar salah satu tokoh masyarakat dengan nada tegas.
Desakan Keras: Transparansi dan Aksi Nyata
Tekanan publik terhadap pemerintah daerah dan pihak terkait terus meningkat. Masyarakat menuntut percepatan eksekusi normalisasi sungai, transparansi penuh terhadap progres proyek serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan di lapangan dan kejelasan tanggung jawab antarinstansi
Tanpa langkah konkret, potensi kegagalan penanganan bencana dinilai semakin besar.
Kepercayaan Publik di Ujung Tanduk
Situasi ini kini memasuki fase kritis. Lambannya respons, minimnya komunikasi publik, serta tidak terlihatnya progres nyata telah menggerus kepercayaan masyarakat.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya risiko bencana yang meningkat, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan pelaksana proyek.
Pertanyaannya kini bukan lagi kapan normalisasi selesai, tetapi apakah ada keseriusan nyata untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman yang terus mengintai. (Tim)
