Arosuka, Fokuscyber — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung lokasi terdampak galodo di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (24/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan darurat, pencarian korban hilang, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan cepat dan terkoordinasi.
Rombongan turut didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Sestama BNPB Rustian, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Wakil Bupati Solok H. Candra, Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang Abdul Malik, serta jajaran Forkopimda dan kepala OPD Kabupaten Solok.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan bahwa tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap satu warga yang dinyatakan hilang. Sebelumnya, dua warga dilaporkan hilang dan satu orang telah ditemukan meninggal dunia.
Upaya pencarian dilakukan bersama tim gabungan dan jajaran Polda Sumatera Barat dengan mengerahkan anjing pelacak K9 untuk menyisir kawasan bantaran sungai yang terdampak galodo.
“Yang pertama kita lakukan adalah masih dalam pencarian operasi pencarian korban yang hilang. Satu sudah kita temukan dalam kondisi meninggal dunia dan satu masih dalam pencarian,” kata Jon Firman Pandu.
Selain menimbulkan korban jiwa, bencana tersebut mengakibatkan kerusakan pada 44 rumah warga, terdiri dari 11 rumah rusak berat, satu rumah rusak sedang, dan 32 rumah rusak ringan. Galodo juga berdampak terhadap lahan pertanian, infrastruktur, serta sejumlah fasilitas perkantoran pemerintah.
Pemkab Solok memperkirakan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mencapai sekitar Rp819 miliar. Sementara kebutuhan perbaikan prasarana dan sarana perkantoran serta perumahan diperkirakan lebih dari Rp200 miliar.
Untuk mendukung percepatan penanganan, Bupati Solok meminta bantuan pemerintah pusat berupa mini excavator, stone breaker atau alat pemecah batu, serta sekitar 10 tenda pelayanan sementara agar aktivitas pemerintahan dapat kembali berjalan.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pencarian korban yang masih hilang harus menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat.
“Nyawa manusia itu paling atas. Tolong dicari betul segala macam cara, pakai K9, alat berat, kearifan lokal, sampai batas itu selesai,” tegas Suharyanto.
Ia juga meminta Pemkab Solok segera menyiapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Menurutnya, data yang akurat menjadi faktor penting dalam mempercepat penyaluran bantuan dan pelaksanaan pembangunan kembali wilayah terdampak.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyampaikan salam dan dukacita Presiden RI kepada masyarakat yang terdampak bencana. Ia menekankan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus didasarkan pada pendataan yang akurat serta perencanaan yang matang.
“Prinsipnya, kalau membangun pascabencana itu build back better, membangun lebih baik. Jangan sampai membangun kondisinya lebih jelek daripada sebelum terbangun,” ujar Pratikno.
Pratikno juga mengingatkan agar rencana relokasi warga maupun pembangunan kembali fasilitas terdampak didahului kajian mendalam, terutama terkait keamanan lokasi dan potensi terjadinya bencana susulan.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turut mendorong kajian kebencanaan jangka panjang dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kalangan akademisi, termasuk pusat studi kebencanaan Universitas Andalas.
Pemkab Solok sendiri telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari sejak 22 September 2026. Pemerintah pusat memastikan pendampingan terus dilakukan selama masa tanggap darurat, sekaligus mempersiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mendukung pemulihan masyarakat serta infrastruktur yang terdampak galodo.
(Wahyu/rls)
