JAKARTA, Fokuscyber.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025–2029 guna memastikan pelaksanaan program dan kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui Coaching Clinic “Penajaman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Daerah” yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, secara daring pada Selasa (28/7/2026).
Dalam sambutannya, Dalu Agung menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman mengenai indikator kinerja di seluruh satuan kerja, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
“Melalui Coaching Clinic ini, kita ingin memastikan seluruh satuan kerja memiliki pemahaman yang sama. Setiap indikator kinerja harus memiliki definisi operasional yang jelas, target yang realistis, sumber data yang valid, serta bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurutnya, indikator kinerja tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi semata. Setiap indikator harus mampu menggambarkan hasil kerja yang memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip satu indikator, satu definisi, satu sumber data, dan satu alur kendali secara konsisten di seluruh lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Dokumen perencanaan, mulai dari RPJMN, Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), hingga Laporan Kinerja, harus saling terhubung dalam satu sistem pengelolaan kinerja. Dengan demikian, setiap capaian unit kerja dapat memberikan kontribusi yang jelas terhadap sasaran strategis Kementerian ATR/BPN,” jelasnya.
Coaching Clinic tersebut dilaksanakan dalam tujuh sesi dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas pendalaman sasaran strategis, IKU, IKK, serta penyelarasan cascading indikator dari tingkat pusat hingga Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
Materi disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, selaku Ketua Penyelenggara berharap kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi yang konstruktif bagi seluruh peserta.
“Semoga kegiatan ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di daerah, sekaligus menghimpun saran dan masukan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja,” katanya.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 995 peserta yang terdiri atas pejabat administrator bidang perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
Turut hadir sebagai keynote speaker Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng. Nando
