Pasbar, Fokuscyber.com – Di tengah derasnya gelombang revolusi digital, demokrasi memasuki babak baru yang jauh lebih rumit dari sekadar perang visi dan janji politik. Hari ini, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mulai mengubah cara manusia berpikir, berkomunikasi, bahkan menentukan pilihan politik.
Pertanyaan besarnya kini bukan lagi siapa yang paling kuat di panggung kampanye, melainkan siapa yang mampu menguasai ruang digital.
Fenomena itulah yang menjadi fokus utama dalam kegiatan Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Hotel Rocky Padang, 18–20 Mei 2026.
Kegiatan tersebut menjelma menjadi forum serius membahas masa depan demokrasi di era AI, ketika masyarakat tidak lagi cukup hanya melek politik, tetapi juga wajib memahami teknologi digital yang berkembang sangat cepat.
Sorotan utama dalam kegiatan itu tertuju pada Supri Ardi, yang kembali dipercaya menjadi narasumber dengan materi bertajuk:
“AI dan Masa Depan Politik: Memahami Peran, Tanggung Jawab, dan Strategi Menghadapi Tantangan Politik di Era Digital.”
Politik Tak Lagi Sekadar Baliho dan Panggung Kampanye
Dalam pemaparannya, Supri Ardi menegaskan bahwa dunia telah memasuki fase baru peradaban digital. AI, menurutnya, bukan lagi teknologi masa depan yang hanya hadir di film-film fiksi ilmiah, melainkan sudah hidup di tengah masyarakat.
“Dulu orang berpikir AI hanya ada di film-film. Hari ini AI sudah masuk ke ruang politik, media sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan cara manusia mengambil keputusan,” ujar Supri Ardi di hadapan peserta.
Ia menjelaskan, kecerdasan buatan kini mampu menciptakan tulisan, gambar, suara, hingga video palsu dengan kualitas yang sangat sulit dibedakan dari kenyataan.
Dalam dunia politik, kemampuan tersebut bisa menjadi alat edukasi demokrasi yang luar biasa. Namun di sisi lain, AI juga dapat berubah menjadi mesin propaganda paling berbahaya dalam sejarah politik modern.
“Di era AI, kebohongan bisa terlihat lebih meyakinkan daripada kebenaran,” katanya.
Kalimat itu membuat suasana ruangan mendadak hening. Sebab ancaman tersebut bukan lagi sekadar teori, melainkan mulai nyata terjadi di berbagai negara.
Deepfake dan Perang Algoritma Jadi Ancaman Baru Demokrasi
Di hadapan tokoh masyarakat, pemuda, dan unsur masyarakat Pasaman serta Pasaman Barat, Supri Ardi memaparkan bagaimana teknologi deepfake kini mampu menciptakan video dan suara palsu tokoh publik secara sangat realistis.
Video manipulatif itu, kata dia, dapat digunakan untuk menjatuhkan lawan politik, menggiring opini publik, hingga memicu konflik sosial hanya dalam hitungan menit melalui media sosial dan grup WhatsApp.
“Bayangkan jika muncul video seorang tokoh agama atau kepala daerah mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ia katakan. Dalam waktu singkat, video itu bisa menyebar dan dipercaya masyarakat,” jelasnya.
Tak hanya deepfake, Supri juga menyoroti fenomena propaganda otomatis melalui bot dan algoritma media sosial yang bekerja menggiring emosi publik secara sistematis.
Menurutnya, masyarakat yang minim literasi digital akan sangat mudah dipengaruhi oleh manipulasi informasi.
“Perang politik hari ini bukan lagi hanya perang gagasan, tapi perang algoritma,” tegasnya.
AI Bisa Jadi Ancaman, Tapi Juga Peluang Besar
Meski mengkritisi bahaya penyalahgunaan AI, Supri Ardi menolak melihat teknologi itu sebagai ancaman semata.
Ia justru menilai AI memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi apabila dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab.
Menurutnya, AI dapat membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan politik secara lebih cepat, luas, dan efisien. Teknologi tersebut memungkinkan masyarakat memahami regulasi, mengenal calon pemimpin, mempelajari program pembangunan, hingga mengakses pelayanan publik secara lebih mudah.
“AI bisa membantu demokrasi menjadi lebih inklusif jika digunakan dengan hati nurani,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai budaya Minangkabau di tengah derasnya arus digitalisasi.
Menurutnya, budaya musyawarah, adab, dan marwah sosial yang diwariskan masyarakat Minang menjadi benteng penting menghadapi kegaduhan informasi di era media sosial.
“Jangan sampai teknologi membuat kita kehilangan jati diri sebagai urang Minang yang badunsanak,” katanya.
Kesbangpol Sumbar Dorong Pendidikan Politik Berbasis Literasi Digital
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting Sumatera Barat, di antaranya Prof. Dr. Asrinaldi, Mursalim, Muhammad Ilham Akbar, Aschari Cahyaditama, serta H. Muzli M. Nur.
Kepala Kesbangpol Sumbar, Mursalim, menegaskan bahwa pendidikan politik saat ini harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Menurutnya, demokrasi modern tidak lagi bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi dan media digital.
“Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban manipulasi informasi. Karena itu pendidikan politik harus diperkuat dengan literasi digital,” katanya.
Ia menilai kehadiran narasumber muda seperti Supri Ardi menjadi energi baru dalam pendidikan politik di Sumatera Barat, terutama dalam menjangkau generasi digital yang kini hidup berdampingan dengan teknologi AI.
Demokrasi Masa Depan Ditentukan Kecerdasan Digital Masyarakat
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Prof. Dr. Asrinaldi, menekankan bahwa tantangan demokrasi ke depan akan semakin kompleks karena teknologi mampu membentuk persepsi publik secara masif.
Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya bisa lahir dari masyarakat yang kritis, rasional, dan matang secara digital.
“Teknologi itu netral. Yang menentukan baik atau buruk adalah manusia yang menggunakannya,” ujar Prof. Asrinaldi.
Kegiatan pendidikan politik tersebut menjadi sinyal bahwa Sumatera Barat mulai serius menghadapi tantangan era AI dan digitalisasi politik.
Jika dahulu politik identik dengan baliho, rapat umum, dan panggung kampanye konvensional, kini masa depan demokrasi juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat memahami teknologi dan menyaring informasi.
Munculnya figur muda seperti Supri Ardi menjadi gambaran bahwa anak muda daerah kini tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga mulai mengambil peran sebagai penggerak literasi digital dan edukasi masyarakat.
Karena pada akhirnya, masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berkuasa, tetapi oleh seberapa cerdas masyarakat menghadapi perubahan zaman. (A3)
