Kota Solok, Fokuscyber.com — Sikap Wali Kota Solok dalam memperhatikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mendapat sorotan positif. Rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kota Solok akhirnya batal setelah Wali Kota Solok menolak usulan tersebut.
Keputusan itu dinilai menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan ASN. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, Wali Kota Solok tetap mempertimbangkan kondisi dan kesejahteraan para pegawai yang menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Bagi ASN, TPP bukan sekadar tambahan pendapatan. Tunjangan tersebut berkaitan dengan penghargaan terhadap beban kerja, tanggung jawab, disiplin dan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik.
Karena itu, batalnya rencana pemotongan TPP menjadi kabar yang melegakan bagi sebagian ASN di lingkungan Pemko Solok.
Seorang ASN Pemko Solok yang enggan disebutkan namanya menyambut baik sikap Wali Kota tersebut. Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan ASN akan memberikan dampak positif terhadap semangat pegawai dalam melaksanakan tugas.
“Bagi kami tentu sangat melegakan. TPP memiliki arti penting bagi kesejahteraan pegawai. Kalau kesejahteraan diperhatikan, tentu kami juga semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya kepada media ini, Senin (31/08/26)
Ia berharap perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN dapat terus dipertahankan, sekaligus diikuti dengan peningkatan disiplin dan kualitas pelayanan.
Dukungan terhadap kesejahteraan ASN dinilai tidak hanya berkaitan dengan persoalan TPP. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga motivasi aparatur agar mampu bekerja secara optimal.
ASN merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat pada akhirnya sangat bergantung pada kinerja aparatur di masing-masing organisasi perangkat daerah. Karena itu, kesejahteraan dan kinerja ASN perlu berjalan beriringan.
Ketika pegawai mendapatkan perhatian yang layak, pemerintah juga memiliki ruang untuk menuntut peningkatan profesionalisme, kedisiplinan dan kualitas pelayanan.
Sikap Wali Kota Solok yang menolak rencana pemotongan TPP menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak harus selalu ditempuh dengan mengurangi hak dan kesejahteraan pegawai.
Efisiensi tetap dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap berbagai pos belanja dan memastikan anggaran pemerintah benar-benar digunakan untuk program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Mersi Salah seorang masyarakat Kota Solok juga memberikan apresiasi terhadap perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN.
Menurutnya, kesejahteraan pegawai memang penting, tetapi harus diikuti dengan tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau pemerintah memperhatikan kesejahteraan ASN, tentu kita masyarakat juga berharap pelayanan semakin baik. Jangan sampai kesejahteraan meningkat tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak ikut meningkat,” katanya.
Ia berharap pemerintah dan DPRD dapat terus membangun komunikasi yang baik dalam membahas kebijakan anggaran.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemerintahan yang solid, sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui pembahasan dan komunikasi tanpa menimbulkan kegaduhan.
Batalnya rencana pemotongan TPP bukan berarti kebutuhan efisiensi anggaran di Kota Solok menjadi tidak penting.
Efisiensi tetap dibutuhkan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sehat dan program pembangunan dapat terus dilaksanakan.
Namun, efisiensi diharapkan dilakukan secara terukur, transparan dan berkeadilan. Jangan sampai upaya penghematan anggaran justru berdampak terhadap motivasi aparatur dan kualitas pelayanan publik.
Dalam konteks tersebut, kebijakan Wali Kota Solok mempertahankan TPP dapat dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan efisiensi dengan kepentingan meningkatkan kesejahteraan ASN.
Pada akhirnya, ASN yang sejahtera diharapkan mampu bekerja lebih profesional, disiplin dan bertanggung jawab.
Sementara masyarakat juga memiliki peran penting untuk menjaga suasana Kota Solok tetap aman dan kondusif. Berbagai informasi mengenai kebijakan pemerintah hendaknya disikapi secara bijak dan tidak menjadi sumber perpecahan.
Semangat membangun Kota Solok membutuhkan kerja bersama. Pemerintah menjalankan kebijakan, ASN memberikan pelayanan terbaik, DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, sementara masyarakat ikut menjaga ketertiban serta mendukung pembangunan.
Batalnya rencana pemotongan TPP pun diharapkan menjadi awal semakin kuatnya komitmen untuk membangun Kota Solok dengan menempatkan kesejahteraan ASN, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. (A3)
