Bukittinggi,Fokuscyber.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bukittinggi menjalin kerja sama dalam memberikan pembinaan moral, keagamaan, dan konsultasi kepada individu yang terjaring dalam penertiban pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).
Kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan sekaligus memberikan pembinaan kepada pelanggar melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan keagamaan.
Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kota Bukittinggi secara berkala melakukan pengawasan dan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat (pekat). Setelah terjaring dalam operasi penertiban, para pelanggar dibawa ke Kantor Satpol PP untuk menjalani proses pendataan dan pemeriksaan identitas.
Selanjutnya, para pelanggar mendapatkan pembinaan mental dan konsultasi yang melibatkan unsur MUI Kota Bukittinggi serta Dinas Sosial. Melalui kegiatan tersebut, mereka diberikan siraman rohani, konseling, serta arahan moral guna meningkatkan kesadaran terhadap norma agama, sosial, dan aturan yang berlaku di masyarakat.
Selain pembinaan, pelanggar juga diwajibkan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sesuai ketentuan Perda yang berlaku, pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif sebagai bagian dari penegakan hukum daerah.
Pihak Satpol PP Kota Bukittinggi menegaskan bahwa langkah pembinaan ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga bertujuan memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma agama dan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui sinergi antara Satpol PP, MUI, dan Dinas Sosial, Pemerintah Kota Bukittinggi berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan kondusif, sekaligus menekan angka pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Bukittinggi. Salmadanis
