Solok, Focuscyber.com — Ratusan hektar lahan persawahan di Nagari Saniang Baka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, hingga kini masih belum pulih pasca bencana banjir bandang dan galodo yang terjadi pada akhir tahun 2025 lalu. Alih-alih kembali produktif, hamparan sawah yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat justru berubah menjadi kawasan terlantar yang dipenuhi semak belukar, rumput liar, serta endapan material pasir dan batu dalam jumlah besar.
Hasil pemantauan awak media di lapangan menunjukkan kondisi kerusakan yang cukup parah di sejumlah titik persawahan. Di banyak lokasi, lapisan tanah subur tertutup material kiriman banjir, sementara sistem irigasi yang selama ini menjadi urat nadi pertanian warga juga mengalami kerusakan berat bahkan tidak lagi berfungsi.
Sejumlah petak sawah kini sulit dikenali sebagai lahan produksi. Endapan pasir dan batu menimbun area persawahan, sementara vegetasi liar tumbuh tanpa kendali akibat lahan yang sudah lama tidak digarap sejak bencana terjadi.
Kondisi ini sekaligus memperlihatkan ketimpangan kemampuan masyarakat dalam proses pemulihan lahan. Sebagian kecil pemilik sawah yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik memilih melakukan normalisasi secara mandiri, termasuk dengan menyewa alat berat untuk mengeruk endapan material dan menata ulang petakan sawah agar kembali bisa difungsikan.
Namun bagi petani dengan kondisi ekonomi terbatas, upaya pemulihan tersebut menjadi beban berat yang sulit dijangkau.
Biaya pengerukan, sewa alat berat, hingga perbaikan irigasi dinilai terlalu tinggi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih terpukul pascabencana.
“Kalau yang punya uang bisa langsung bersihkan pakai alat berat. Tapi kami yang ekonomi pas-pasan hanya bisa menunggu. Saat ini banyak yang kehilangan pekerjaan karena sawah tidak bisa digarap,” ungkap salah seorang warga dengan nada prihatin, Jumat (10/4/26)
Kondisi ini menegaskan bahwa dampak banjir dan galodo tidak hanya merusak lahan secara fisik, tetapi juga menghantam sumber penghidupan masyarakat secara langsung.
Banyak warga yang sebelumnya bergantung penuh pada sektor pertanian kini kehilangan mata pencaharian tanpa kepastian kapan lahan mereka dapat kembali produktif.
Sementara itu, salah seorang operator ekskavator bernama Rian menyebutkan bahwa seluruh pekerjaan pengerukan lahan yang saat ini berlangsung merupakan inisiatif dari pemilik lahan masing-masing.
Ia menegaskan belum terlihat adanya intervensi maupun program bantuan langsung dari pemerintah untuk normalisasi lahan persawahan tersebut.
“Pekerjaan ini murni dari pemilik lahan. Belum ada bantuan dari pemerintah. Kami hanya bekerja sesuai permintaan pemilik sawah untuk pengerukan dan penataan lahan,” ujar Rian.
Pernyataan tersebut memperkuat keluhan masyarakat bahwa proses pemulihan pascabencana di sektor pertanian masih berjalan secara mandiri dan sporadis, tanpa skema penanganan terpadu. Padahal, skala kerusakan yang terjadi dinilai tidak mungkin dipulihkan hanya dengan kemampuan individu petani, terutama bagi kelompok ekonomi lemah.
Hampir setahun pascabencana, ratusan hektar sawah di Saniang Baka masih tampak belum tersentuh penanganan maksimal. Kerusakan irigasi, timbunan material, serta tidak adanya sistem rehabilitasi menyeluruh dikhawatirkan akan menjadikan kawasan tersebut sebagai lahan tidur dalam jangka panjang.
Masyarakat pun mendesak adanya langkah konkret dari pemerintah daerah maupun provinsi, mulai dari normalisasi massal lahan pertanian, bantuan alat berat, perbaikan jaringan irigasi, hingga dukungan sarana produksi pertanian agar sektor pertanian kembali pulih.
Tanpa intervensi serius, warga khawatir dampak bencana ini akan terus meluas dan melemahkan ketahanan ekonomi nagari yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian.
Hingga kini, di tengah sawah yang dipenuhi semak dan endapan material, harapan masyarakat masih sama: adanya perhatian nyata agar lahan yang dulu menjadi sumber kehidupan dapat kembali digarap dan memberikan penghidupan seperti sediakala. (A5)
