Solok, Fokuscyber.com – Dinamika Pemilihan Antar Waktu (PAW) di Nagari Saning Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, mulai diwarnai isu yang tidak sehat. Wacana pemecatan perangkat nagari yang berembus di tengah proses politik bukan hanya prematur, tetapi juga berpotensi merusak tatanan pemerintahan nagari yang selama ini berjalan.
Isu ini perlu diluruskan secara tegas: perangkat nagari bukan alat politik, dan tidak boleh dijadikan “tumbal kekuasaan” oleh siapa pun yang berkepentingan dalam kontestasi PAW.
Dalam kerangka hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberhentian perangkat nagari tidak bisa dilakukan atas dasar suka atau tidak suka, apalagi karena perbedaan pilihan politik. Ada mekanisme yang jelas, ada prosedur yang ketat, dan ada pengawasan yang wajib dilalui.
Namun yang terjadi di lapangan, isu pemecatan justru mulai digiring seolah-olah menjadi kewenangan mutlak wali nagari terpilih nantinya. Ini adalah narasi yang menyesatkan.
Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya menciptakan ketakutan di kalangan perangkat nagari, tetapi juga berpotensi melumpuhkan pelayanan publik. Perangkat nagari yang seharusnya fokus melayani masyarakat justru akan disibukkan dengan kekhawatiran terhadap posisi mereka.
Lebih jauh, isu ini berpotensi memecah belah masyarakat Saning Baka. Polarisasi politik yang seharusnya selesai di bilik suara bisa merembet ke ranah pemerintahan, bahkan hubungan sosial antar warga.
Padahal, siapa pun yang nantinya memimpin Nagari Saning Baka, tugas utamanya adalah merangkul, bukan “membersihkan”. Membangun, bukan mengganti secara serampangan.
Pemecatan Bukan Alat Balas Dendam Politik
Perlu ditegaskan, pemberhentian perangkat nagari hanya bisa dilakukan dengan alasan yang sah: meninggal dunia, mengundurkan diri, usia, tidak memenuhi syarat, atau terbukti melanggar hukum. Itupun harus melalui tahapan pembinaan, evaluasi, hingga peringatan berjenjang.
Jika ada pihak yang sejak awal sudah menggiring opini akan adanya “bersih-bersih perangkat” pasca PAW, maka patut diduga ada kepentingan politik di baliknya.
Ini berbahaya.
Karena ketika pemerintahan nagari dijalankan dengan semangat balas dendam politik, yang menjadi korban bukan hanya perangkat nagari, tetapi masyarakat secara luas..
Suara Masyarakat: Jangan Ada Tekanan Politik
Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh masyarakat. Salah seorang warga Saning Baka yang enggan disebutkan namanya mengaku resah dengan isu yang berkembang.
“Kalau benar ada rencana pemecatan hanya karena beda pilihan, itu tidak adil. Perangkat nagari itu kan bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kelompok tertentu. Kami berharap siapa pun yang nanti terpilih bisa merangkul semua, bukan malah menyingkirkan,” ujarnya.
Menurutnya, stabilitas pemerintahan nagari jauh lebih penting dibandingkan kepentingan politik sesaat. Ia juga berharap pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu hanya karena dinamika PAW.
Peran Camat Jangan Diabaikan
Dalam sistem pemerintahan, camat memiliki peran penting sebagai pengawas dan pembina. Setiap keputusan pemberhentian perangkat nagari wajib melalui rekomendasi dan koordinasi.
Artinya, tidak ada ruang bagi keputusan sepihak.
Jika mekanisme ini dilangkahi, maka keputusan tersebut bukan hanya cacat prosedur, tetapi juga berpotensi batal secara hukum.
Saning Baka Butuh Stabilitas, Bukan Kegaduhan
Sebagai nagari yang memiliki potensi besar, Saning Baka seharusnya fokus pada pembangunan dan pelayanan masyarakat, bukan terjebak dalam konflik politik yang tidak produktif.
PAW adalah proses demokrasi, bukan ajang untuk memperluas konflik atau menebar ancaman.
Masyarakat Saning Baka harus cerdas melihat situasi ini. Jangan mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar. Jangan biarkan ruang publik dipenuhi narasi yang justru merusak persatuan.
Penegasan: Hukum Harus Jadi Panglima
Sudah saatnya semua pihak menahan diri. Hentikan narasi pemecatan yang tidak berdasar. Hormati aturan hukum yang berlaku.
Karena jika pemerintahan nagari dijalankan di luar koridor hukum, maka yang terjadi bukan hanya kekacauan administrasi, tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat.
Saning Baka tidak butuh pemimpin yang membawa ancaman. Saning Baka butuh pemimpin yang menghadirkan ketenangan, kepastian, dan keadilan. Dan itu hanya bisa terwujud jika hukum tetap menjadi panglima, bukan kepentingan politik sesaat. (A5)
